Perbaikan Jembatan Merah Cipmel Jadi Skala Prioritas di Musrenbang Kecamatan Makasar

Perbaikan Jembatan Merah di Jl H Sulaeman, Kelurahan Cipinang Melayu (Cipmel) menjadi skala prioritas dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu (23/2).

“Jembatan Merah kita prioritaskan dalam usulan Musrenbang agar ditinggikan ”

Camat Makasar, Kamal Alatas mengatakan, perbaikan jembatan yang berada di wilayah perbatasan RW 03 dan 04 Cipinang Melayu ini menjadi skala prioritas usulan warga karena kondisi jalannya sangat rendah, sehingga saat debit air tinggi banyak sampah tersangkut di badan jembatan hingga air meluber ke pemukiman warga.  

“Karena itu Jembatan Merah kita prioritaskan dalam usulan Musrenbang agar ditinggikan. Panjang jembatan sekitar 25 meter dan lebar 2,5 meter,” kata Kamal.

Selain Jembatan Merah, jelas Kamal, usulan skala prioritas lainnya adalah perbaikan turap Kali Cipinang di Jl H. Hasbi RW 03 Kelurahan Kebon Pala sepanjang 4.100 meter.

“Di lokasi tersebut banyak turap ambrol dan rai ling jembatan rusak. Selain itu ada tiang yang menghalangi jalan, sehingga perlu perbaikan segera,” tukasnya.

Sementara, Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar yang memimpin kegiatan ini secara daring menjelaskan, ada 556 usulan dengan total anggaran sebesar Rp 84,9 miliar yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Makasar ini.

Dari 556 usulan yang dibahas, jelas Anwar, ada 434 usulan fisik dengan estimasi anggaran sebesar Rp 84,29 miliar. Kemudian 61 usulan non fisik dengan nilai anggaran Rp 436,1 juta dan usulan barang sebanyak 71 item senilai Rp 257,7 juta.

Dalam arahannya, Anwar meminta agar Musenbang menambah usulan kegiatan pelatihan untuk peningkatan skill masyarakat agar bisa meningkatkan kemampuan diri. Sehingga, nantinya lahir wirausaha baru untuk mengatasi masalah pengangguran.

“Gubernur meminta agar kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan,” ucap Anwar.

Selaras dengan Anwar, anggota DPRD DKI Jakarta, Syarief yang hadir dalam Musrenbang ini juga mengusulkan agar kegiatan pelatihan kerja untuk masyarakat ditambah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa pandemi.

“Kita akan menghadapi pasca pandemi, maka perlu usulan non fisik berupa pelatihan kerja. Karena ini untuk peningkatan kualitas SDM, agar masyarakat juga memiliki skill,” ujar Syarief.

Syarief manambahkan, pihaknya juga akan menampung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses anggota dewan yang dikombinasikan dengan hasil musrenbang.

“Hasil usulan ini nantinya akan disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan,” tandasnya.