Nusa Dua, WARTAIndonesia.id – Setelah sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 dan KTT Ke-43 ASEAN, tahun ini Indonesia kembali memegang tanggung jawab dan kepercayaan besar dalam penyelenggaraan Sesi Tahunan ke-61 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO). Pertemuan internasional ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2023 di Bali.
Saat menyampaikan sambutannya pada hari pertama acara tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa AALCO harus saling bekerja sama membangun posisi strategis dalam kerangka hukum internasional dan mendukung para negara anggota untuk menyudahi kejahatan antarnegara.
“AALCO harus terus menghidupkan semangat solidaritas antarbangsa, dan memperjuangkan suara bangsa Asia-Afrika dalam pembentukan arsitektur hukum internasional, serta memerangi kejahatan transnasional dan mengembalikan aset hasil kejahatan transnasional,” tegas Wapres di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Benoa, Kabupaten Badung, Senin (16/10/2023).
Lebih lanjut, Wapres menekankan, AALCO harus dapat menawarkan solusi terhadap kejahatan transnasional khususnya di perairan yang terbukti merugikan banyak negara di Asia dan Afrika.
“Saya mendorong AALCO untuk memberikan konsep solusi yang mencerminkan sinergi dan respons terintegrasi bangsa-bangsa Asia-Afrika atas tindak pidana transnasional di laut yang mengancam jiwa dan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres berharap AALCO dapat memainkan peran penting dalam merumuskan hukum internasional yang memberikan ruang bagi kepentingan bersama.
“AALCO mesti menguatkan peran dalam membentuk kerangka hukum yang akan menjadi fondasi bagi kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan, khususnya dalam merespons berbagai persoalan global,” harap Wapres.
Selain itu, Wapres mendorong forum internasional ini untuk dapat melahirkan inovasi dan solusi baru atas berbagai permasalahan dunia saat ini.
“Negara-negara yang tergabung dalam AALCO dapat menghadirkan solusi terobosan atas isu-isu global terkini, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan antarnegara dan investasi internasional, persoalan kelautan, perampasan aset, serta perkembangan kecerdasan buatan,” ucap Wapres.
Menurutnya, saat ini seluruh negara sedang berupaya agar mampu menavigasi revolusi digital sehingga dapat memberikan keuntungan dan mengakselerasi kemajuan. Untuk itu, AALCO diharapkan turut mengambil peran untuk kepentingan bersama.
“AALCO diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mendesain arsitektur hukum yang mengakomodasi kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan untuk mendukung cita-cita luhur Konferensi Asia-Afrika,” imbuh Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berharap acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan alternatif solusi guna mewujudkan tata dunia yang adil. Wapres pun berpesan agar para delegasi dapat mengunjungi beberapa lokasi di Pulau Dewata ini.
“Saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan Sesi Tahunan ke-61 AALCO. Saya berpesan agar para delegasi yang terhormat dapat menyempatkan diri untuk menikmati keindahan, keramahan dan keberagaman Pulau Bali,” Pungkasnya.
Sesi Tahunan ini dihadiri oleh perwakilan 33 Negara anggota AALCO, di antaranya Menteri Bidang Kehakiman dan Hukum Oman Abdullah Mohammed Saeed Al-Saidi, Menteri Bidang Keadilan Kuwait H.E. Masoud Mohamed Al-Ameri, Menteri Bidang Keadilan Palestina Moh’d Fahad A. Shalaldeh, Menteri Bidang Kehakiman Afrika Selatan Ronald Ozzy Lamola, Wakil Menteri Bidang Kehakiman Arab Saudi H.E. DR Najem al-Zaid, serta Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Minh Vu Nguyen.
Sebagai informasi AALCO menjadi forum konsultasi antarnegara di kawasan Asia dan Afrika yang bertujuan untuk menyamakan pandangan dan posisi terhadap isu-isu hukum agar diperoleh kesepahaman bersama serta dapat disampaikan pada berbagai pertemuan internasional seperti pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Acara Sesi Tahunan biasanya diselenggarakan oleh Negara Anggota berdasarkan rotasi antara dua kelompok regional, Asia dan Afrika. Dalam Sidang Tahunan, Negara-negara Anggota diwakili oleh diplomat senior dan para ahli hukum. Selain itu, terdapat sejumlah delegasi Observer yang mewakili pemerintah dan organisasi internasional dari seluruh dunia turut berpartisipasi. (SM/RJP – BPMI, Setwapres)
