Oleh: Fendry Akhyar Ariefuzzaman, S.Sos
(Alumni FISIP UIN Ciputat)
Setiap pergantian pemimpin hampir selalu diiringi oleh harapan akan perubahan besar. Rakyat dibuai oleh janji perbaikan, terutama pada sektor ekonomi dan kenyamanan hidup. Ketika kondisi sehari-hari terasa makin berat, pemerintah menjadi tumpuan utama—tempat rakyat menggantungkan asa agar jalan hidup setidaknya bisa sedikit dimudahkan.
Hal yang paling pertama dan paling nyata diharapkan tentu saja adalah perubahan kondisi ekonomi. Bisnis bisa berjalan, lapangan kerja terbuka, penghasilan tersedia untuk menopang hidup, harga pangan terjangkau, BBM stabil, dan keamanan terjamin. Singkatnya, negara hadir dalam urusan paling mendasar rakyatnya.
Namun, setelah sekitar setahun kepemimpinan Prabowo berjalan, kritik dan tantangan mulai mengemuka. Daya beli masyarakat, stabilisasi harga, serta tata kelola anggaran negara menjadi sorotan. Kinerja ekonomi dinilai belum optimal. Transparansi anggaran dan komunikasi kebijakan juga dikritik, termasuk respons pemerintah yang dinilai kurang sigap dalam menghadapi bencana di Sumatera. Program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) pun diminta dievaluasi karena dianggap memakan anggaran yang banyak dan memiliki tidak sedikit kelemahan dalam implementasi.
Di luar sektor ekonomi, persoalan politik dan kenegaraan juga tak kalah serius. Upaya sebagian partai koalisi pemerintah untuk mengubah sistem pemilu sesuai kepentingan mereka menuai penolakan luas. Sejumlah survei menunjukkan mayoritas rakyat tidak menginginkan perubahan yang dinilai melemahkan kedaulatan pemilih.
Sementara itu, di sektor pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak sedikit pihak yang merasa perubahan belum signifikan. Bahkan muncul pandangan kritis bahwa yang terjadi hanyalah pergantian pemain, bukan perbaikan sistem.
Kekhawatiran terbesar barangkali datang dari soal keseimbangan kekuatan politik. Koalisi pemerintahan yang sangat gemuk, ditambah absennya oposisi kritis karena PDIP memilih berada di luar namun tidak berhadap-hadapan secara tegas, membuat banyak kalangan pesimistis terhadap masa depan demokrasi. Menguatnya peran militer di sektor non-pertahanan juga memicu kekhawatiran lama: bayang-bayang kembalinya praktik ala Orde Baru.
Mencoba Berpikir Positif
Meski kritik dan kecemasan itu nyata, kepemimpinan Prabowo sejatinya masih menyisakan ruang untuk optimisme. Dengan pendekatan dan metode yang tepat, Prabowo sebenarnya berpeluang membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju—dan yang lebih penting, tetap demokratis. Kemajuan tanpa demokrasi bukanlah tujuan yang layak diperjuangkan.
Ada beberapa alasan yang melatari optimisme ini. Pertama, bagaimanapun Prabowo adalah produk demokrasi. Perjalanan hidup politiknya menjadi bukti nyata. Seseorang yang pernah tersingkir, bahkan sempat tinggal di luar negeri dan hampir kehilangan kewarganegaraan, bisa kembali ke panggung politik, mendirikan partai, berkali-kali ikut pemilu, dan akhirnya terpilih sebagai presiden. Semua itu mustahil terjadi tanpa demokrasi yang lahir dari Reformasi 1998.
Karena itu, setiap upaya untuk mengubah sistem pemilu atau membatasi kewenangan lembaga-lembaga hasil reformasi seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan institusi independen lainnya, justru akan tampak seperti memecahkan piring yang selama ini menopang eksistensinya sendiri.
Kedua, Prabowo berasal dari keluarga pejuang dan intelektual. Pada usia 74 tahun, ia berada di fase kehidupan yang secara alamiah mendorong seseorang untuk memikirkan warisan sejarah—legacy—yang akan ditinggalkan. Pada usia seperti itu, apa lagi yang hendak dicari selain kehormatan dan catatan baik dalam sejarah bangsa?
Masalah utamanya justru terletak pada orang-orang di sekelilingnya. Para politisi dalam lingkaran kekuasaan dan partai koalisi kerap memiliki agenda masing-masing. Ada yang mulai menghitung peluang menjadi penerus kekuasaan, ada pula yang berpikir kekuasaan ini harus dimanfaatkan sepenuhnya karena belum tentu esok masih tersedia.
Optimisme yang Bisa Dibangun Bersama
Dari seluruh uraian di atas, tampak jelas bahwa optimisme sebenarnya masih mungkin dimiliki bangsa ini. Namun optimisme itu tidak hadir dengan sendirinya—ia harus dibangun dan dijaga bersama.
Pertama, keluarga besar Prabowo memiliki peran penting sebagai pengingat moral. Kekuasaan yang dimiliki bisa dan seharusnya digunakan untuk memperbaiki negara. Keluarga dapat menjadi telinga yang menangkap suara lirih rakyat yang sedang kesulitan, sekaligus kegelisahan publik terhadap masa depan demokrasi.
Kedua, orang-orang kepercayaan di sekitar Presiden perlu disadarkan agar tidak membawa agenda pribadi. Mereka harus menjadi penyampai kabar yang jujur tentang realitas di lapangan, bukan sekadar pembenaran. Jangan ABS. Masukan yang konstruktif dan berbasis fakta menjadi keharusan, agar tidak lagi muncul kebingungan publik akibat pernyataan presiden misapnya dimana hari ini melarang, esok hari membolehkan seperti kasus bantuan asing untuk bencana Sumatera.
Ketiga, kepentingan koalisi politik harus dikelola dengan cermat. Koalisi partai sejatinya adalah persekutuan yang rapuh dan cair. Tidak ada jaminan ia akan tetap solid dalam situasi krisis, termasuk jika muncul isu kesehatan Presiden. Sejarah peristiwa G30S/1965 menunjukkan betapa cepatnya persatuan kekuatan politik runtuh ketika muncul kabar pemimpin saat itu sakit atau melemah.
Optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju sekaligus demokratis bukanlah angan-angan kosong. Unsur-unsur ke arah itu ada, nyata, dan memungkinkan. Tantangannya tinggal satu: apakah kekuasaan hari ini benar-benar ingin dikenang sebagai jalan perbaikan, atau sekadar episode singkat dalam perebutan kepentingan. Kita masih bisa optimis dengan pemerintahan sekarang.
