Presiden terpilih diharapkan merealisasikan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Pasalnya, pelembagaan khusus dan fokus mengurusi penerimaan negara akan berdampak positif pada keuangan negara (APBN) dan meningkatkan pendapatan negara secara lebih optimal.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, mengungkapkan bahwa pembentukan BPN akan menunjukkan detail potensi negara yang selama ini terkesan abstrak atau semu.
“Sekaligus bisa petakan potensi pendapatan lain bagi negara. Tidak itu saja, badan pendapatan negara ini sebaiknya dapat berkerjasama dengan kementerian teknis lain. Sehingga target peningkatan pendapatan negara dapat lebih optimal,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2024.
Riko menyampaikan, tata organisasi tingkat kementerian memang tak bisa lepas dari aspek kepentingan politik. Namun, menurut Riko, hal itu sebaiknya dapat diminimalisir dengan melihat aspek nasional.
“Artinya penataan organisasi tingkat kementerian sebaiknya menggambarkan prioritas kebijakan. Bukan sebatas pemenuhan ‘balas jasa’ politik,” ujarnya.
Dengan argumen itu, Riko mengatakan, maka perubahan tata kementerian bukan hal mustahil. Artinya, menurut Riko, dapat dilakukan sepanjang tujuan pemenuhan kepentingan nasional.
“Karena hakekatnya tata kementerian itu sebagai jawaban atas dinamika masalah negara. Sehingga perlu perubahan. Sekali lagi bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.
“Untuk memperkuat gagasan itu, maka sepatutnya tersaji kajian ilmiah atas perubahan yang terjadi. Sebagai cara cegah adanya praktek balas jasa politik,” ungkap Riko menambahkan.
