Agenda Besar Pemerintah: Cipta Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam beberapa waktu mendatang. Sejalan dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi yang nantinya akan turut membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi sumber daya manusia tersebut.

Saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak baik di tingkat pusat maupun daerah mendukung agenda besar tersebut.

“Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini saya minta semuanya mendukung,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden menjelaskan, iklim investasi harus diperbaiki. Ia menegaskan, apabila terdapat investasi yang hendak masuk ke suatu daerah, maka seluruh pihak harus memberikan dukungan dan pelayanan bagi investor agar investasi tersebut segera terealisasi.

“Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, sudah ada minat, tapi tidak terealisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik. Harusnya kita melayani apa yang kurang sehingga bisa terealisasi dan memunculkan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

“Ingat masih tujuh juta rakyat kita yang masih belum memiliki pekerjaan. Ini tugas kita bersama,” sambung Presiden.

Presiden kemudian memberikan gambaran, setelah ramai perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, sebanyak 33 perusahaan global yang sebelumnya beroperasi di Tiongkok memutuskan keluar negara itu. Namun, dari 33 perusahaan tersebut tak ada satupun yang memutuskan untuk memindahkan operasinya ke Indonesia.

“Dari 33 perusahaan, 23 pindahnya ke Vietnam dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, dan Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini harus jadi tanda tanya dong. Kita harus introspeksi ini ada apa,” ujarnya.

Menurutnya, satu hal yang menjadi permasalahan besar dan memengaruhi iklim investasi di negara kita adalah ruwetnya perizinan bagi investasi. Maka itu tak ada cara lain bagi Indonesia selain membenahi urusan perizinan ini.

Padahal, di saat yang sama, pemerintah juga tengah berjuang mengatasi defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Upaya mengurangi defisit tersebut dapat dicapai dengan selain meningkatkan investasi, juga meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor yang dilakukan Indonesia.

Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta agar prioritas pelayanan perizinan diberikan bagi industri-industri yang berorientasi ekspor dan yang bergerak memproduksi komoditas yang dapat digunakan sebagai substitusi impor.

“Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan. Rasa aman harus dijamin TNI-Polri. Ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat dari luar itu negara kita tidak aman,” imbuh Presiden.

Selain itu, yang tak kalah penting, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar hendaknya dalam setiap investasi yang masuk pemerintah setempat turut mengikutsertakan pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang ada.

“Tolong diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan agar saya tegur langsung,” tandasnya.