Optimalisasi Fungsi BPP, Wapres Arahkan Langkah Percepatan Pembangunan Papua

Jakarta, – Pemerintah terus mengupayakan percepatan pembangunan di Papua melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua/Badan Pengarah Papua (BPP). Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dalam perannya sebagai Ketua BPP, menegaskan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Kita harus menggaruk di tempat yang gatal,” ungkapnya, menekankan bahwa solusi harus berasal dari aspirasi masyarakat Papua sendiri.

“Saya datang ke Papua karena ingin mendengar langsung dari masyarakat tentang apa yang perlu diutamakan. Jangan sampai yang digaruk bukan yang gatal,” ujar Wapres saat menerima audiensi anggota BPP perwakilan provinsi di Istana Wakil Presiden, Jumat (18/10/2024).

Wapres juga memberikan arahan kepada anggota BPP untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam mempercepat pembangunan Papua.

Pertama, meningkatkan sinergi. Wapres menekankan pentingnya membangun komunikasi yang inklusif antara berbagai pihak, termasuk masyarakat adat dan komunitas keagamaan, agar pembangunan bisa berjalan lebih efektif.

“[Yaitu] dengan membangun komunikasi yang lebih inklusif, dialog, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, komunitas keagamaan, pemuda, dan mama-mama Papua,” jelas Wapres.

“Saya pernah ketemu mama-mama Papua di Papua Barat. Usul-usulnya disampaikan kepada saya langsung, tentang peningkatan kesejahteraan bagi para mama-mama Papua. [Pendapat] mama-mama di Papua harus didengarkan itu,” imbuhnya seraya mengisahkan.

Kedua, memperkuat kapasitas kelompok kerja (pokja). Wapres meminta agar kapasitas dan kinerja pokja terus ditingkatkan guna menjaga akuntabilitas.

Ketiga, mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Wapres menekankan pentingnya percepatan pembangunan sarana prasarana, manajemen ASN, dan penyelesaian masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua.

“Supaya kalau yang keluar negeri itu yang memang tidak ada di dalam negeri. Jangan mahasiswa keluar negeri, tapi ilmu yang [dipelajari] ada di dalam negeri atau di Papua sendiri. Supaya bisa memberikan manfaat. Jadi masalah beasiswa siswa unggul Papua juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Keempat, pengawasan yang berkelanjutan. Wapres meminta BPP untuk memastikan program dan anggaran berjalan sesuai rencana, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

“Menjaga komitmen dan kerja keras dalam membangun Papua. Ini merupakan tugas mulia yang dapat membawa perubahan positif bagi generasi Papua mendatang,” ujarnya menyebutkan arahan terakhir.

Di akhir sambutannya, Wapres mengucapkan terima kasih atas kerja keras anggota BPP dan memohon maaf jika ada kekurangan selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Pada kesempatan tersebut, anggota BPP Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, menyampaikan rasa terima kasihnya atas arahan dan dukungan Wapres.

“Benar-benar keberpihakan Bapak selaku ketua Badan dalam mengarahkan dan memimpin kami [sudah kami rasakan]. Sekarang kami (BPP) sudah berjalan dengan baik,” ucapnya dengan penuh haru.

Turut hadir pada kesempatan ini, anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Albert Yoku, anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine, anggota BPP Perwakilan Provinsi Selatan Yoseph Yanawo Yolmen, anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan, anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalaw.

Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Aziz, Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah Afif Juniar. (HB/SK – BPMI, Setwapres)