Arah Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Program pembangunan infrastruktur yang masif dijalankan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan. Ke depan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi yang dilalui infrastruktur seperti jalan dan jalan tol menuju pasar yang dapat menyerap hasil-hasil produksi tersebut.

Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi implementasi program infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2019.

“Saya ingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM, sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada logistics performance index kita serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita,” ujarnya kepada jajaran terkait.

Presiden juga menginstruksikan agar pembangunan dan modernisasi transportasi massal seperti moda raya terpadu serta lintas rel terpadu yang mendorong peradaban baru bagi masyarakat utamanya di perkotaan untuk terus dilanjutkan. Hal itu bertujuan agar sistem transportasi perkotaan akan semakin efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi atau fasilitas publik lainnya dengan lebih baik.

“Kita akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massa seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat terutama di kota-kota besar agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh,” ucapnya.

Sementara yang berkaitan dengan rantai pasok konstruksi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pihaknya masih perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur nasional. Mulai dari kesiapan pada sumber daya manusia hingga pemenuhan kebutuhan material konstruksi yang sedapat mungkin diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa pembiayaan terhadap semua proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin dibiayai seluruhnya dari APBN. Maka itu, pemerintah juga harus kreatif dalam menawarkan model pembiayaan-pembiayaan lain yang berasal dari pembiayaan di luar APBN,

“Kita tawarkan model pembiayaan kreatif, hybrid financing, seperti KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA). Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik,” kata Presiden.

Terakhir, Presiden mengingatkan agar pihak swasta turut dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak swasta tersebut Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastrukturnya.

“Proyek-proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN. Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur,” tandasnya.