PKB Desak Pemerintah Usut Tuntas Mafia Badal Haji dan DAM

“Terbongkarnya kasus dugaan penipuan pembayaran DAM dan badal haji ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat sangat dirugikan. Mereka datang dengan niat beribadah, tetapi justru menjadi korban penipuan. Pemerintah harus bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi,” ujar Mahdalena di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah mengeluh karena tidak menerima sertifikat resmi atau bukti bayar dari saluran resmi Adahi, meskipun sudah menyetor uang sebesar 720 riyal. Mahdalena menegaskan, modus penipuan yang memanfaatkan kesucian niat ibadah para jemaah ini tidak boleh ditoleransi dan harus diseret ke ranah hukum.

Mahdalena memperingatkan bahwa pembiaran terhadap mafia haji seperti ini akan merusak seluruh tata kelola dan kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ia meminta Kementerian Agama berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memburu para pelaku demi memberikan efek jera serta menjamin kenyamanan ibadah para jemaah di tanah suci.

“Penindakan tegas harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan jemaah. Ini bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan kekhusyukan mereka dalam menjalankan ibadah. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh jemaah haji,” pungkas legislator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.