Hacker Bjorka Retas Data Negara, Gus Muhaimin: Ini Perang!

WARTA INDONESIA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut tindakan hacker Bjorka meretas data pribadi warga Indonesia sebagai sebuah perang.

Cak Imin, sapaan akrabnya, meminta pemerintah tidak berleha-leha dan menyiapkan pasukan untuk melawan peretasan. Menurutnya, aksi Bjorka telah mengganggu pertahanan nasional.

“Pemerintah apakah Kominfo atau Menko Polhukam atau Kepolisian harus bahu membahu, ini perang ini, pasukan harus disiapkan! Tempur ini, jangan leha-leha, rakyat kita terganggu,” kata dia di kompleks parlemen, Selasa (13/9).

Cak Imin mengatakan DPR juga akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) merespons rentetan pencurian data secara ilegal yang dilakukan Bjorka.

Setelah disepakati oleh Komisi I DPR pekan lalu, dia menyebut RUU PDP akan menjadi prioritas supaya bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam Paripurna terdekat.

“Saya kira secepat mungkin paripurna terdekat, tapi kita lihat agenda berapa buah, saya kira prioritas,” katanya.

Cak Imin angkat suara usai dirinya menjadi korban peretasan oleh Bjorka dan sejumlah data pribadinya disebar di media sosial. Menurut dia, tindakan Bjorka mengerikan.

Sejak datanya disebar, Cak Imin mulai menerima ratusan pesan tak jelas lewat aplikasi WhatsApp. Dia pun memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi pesan singkat itu untuk sementara.

“Ini mengerikan karena WA saya mulai jam 9 itu, WA saya itu ratusan WA masuk. Berbagai macam, Itu karena bocor, karena itu saya mengundurkan diri dari WA hari ini. Karena WA saya bocor dengan macam-macam isinya,” tambahnya.

Selain Cak Imin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar melakukan upaya maksimal merespons aksi peretasan Bjorka.

“Kami mewakili masyarakat Jabar juga yang resah. Mohon ada sebuah upaya-upaya yang maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya,” kata Emil di Bandung, Selasa (13/9).

Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim menyatakan kebocoran data warga merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, negara merupakan pihak yang paling banyak meminta data warga dan menjadi pengontrol atau pemilik data tersebut.

Namun, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menilai keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, ataupun komunitas/masyarakat.

Presiden Jokowi sendiri telah membentuk tim khusus menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka ke instansi pemerintahan.

Tim dibentuk setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim itu akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang belakangan dilakukan Bjorka.

“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).