Kemensos, BP Taskin dan Bappenas Jajaki Kolaborasi Bentuk Data Terpadu Tunggal

JAKARTA (30 Oktober 2024) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong integrasi data antar lembaga. Data yang terintegrasi itu nantinya akan menjadi referensi kementerian dan lembaga dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. 

Integrasi data kemiskinan menjadi prioritas 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 
“Dalam 100 hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kesepakatan adanya data tunggal yang menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga,” kata Gus Mensos saat memberikan keterangan di hadapan awak media di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

Menurut Gus Mensos, keefektifan program-program kesejahteraan sosial secara umum memerlukan integrasi dan koordinasi antar K/L agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui adanya integrasi data yang dapat mengukur kinerja. 

Kementerian Sosial memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. DTKS memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data yang dilakukan 24 jam dimana masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengusulkan atau menyanggah data melalui Aplikasi Cek Bansos.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mempunyai data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa. 

Sebagai langkah awal, Gus Mensos menginisiasi kolaborasi antar K/L dengan mengundang Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS Tirta Sutedjo untuk mendiskusikan integrasi data. 

Budiman Sudjatmiko mengatakan baik DTKS maupun Regsosek memiliki keunggulannya masing-masing.  “(DTKS) Ada yang kekuatannya pada pemuktahiran seperti Kemensos 24 jam. Ada yang (Regsosek) kekuatannya pada detailing, tapi pemuktahirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman Sudjatmiko. 
Presiden Prabowo menginginkan agar angka kemiskinan berkurang atau ditekan habis. Oleh karena itu, data angka kemiskinan real harus diketahui secara tepat agar kemiskinan dapat dientaskan. Kolaborasi antar K/L akan mempertemukan antara kekuatan pemuktahiran DTKS dan kekuatan pendetailan Regsosek.