Presiden Jokowi Tinjau Penataan Puncak Waringin dan Fasilitas Pendukung Pariwisata Labuan Bajo

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan penataan kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 20 Januari 2020. Kawasan di Labuan Bajo ini menjadi salah satu destinasi wisata prioritas yang disiapkan pemerintah dan sedang dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri pariwisata.

Kawasan tersebut mencakup area seluas kurang lebih 1.300 meter persegi yang akan dilengkapi dengan pusat cendera mata, amfiteater, ruang terbuka hijau, area parkir, dan dek observasi.

“Ada plasa, city walk, amfiteater, dan itu menjadi ruang publik bagi wisatawan untuk menikmati pagi maupun senja di Labuan Bajo. Saya kira semuanya masih dalam progress yang tepat waktu,” ujar Presiden.

Kawasan yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo tersebut, lanjut Presiden, nantinya juga akan didesain sehingga dapat menjadi sebuah creative hub yang menghubungkan produk-produk dari usaha kecil, mikro, dan menengah setempat dengan para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo.

“Juga akan ada training-training yang berkaitan dengan pariwisata dan dengan usaha kecil serta mikro. Saya kira memang dalam semua hal harus kita injeksi, kita berikan training, agar kemasan dan brand setiap produk itu bisa ditingkatkan,” tuturnya.

Untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Dimulai awal bulan ini, awal tahun ini, nanti selesai akhir tahun baik itu perpanjangan runway maupun perbaikan secara total dari terminal yang ada. Semuanya paralel berbarengan semua,” kata Presiden.

Selain bandara, pemerintah juga menyiapkan terminal multifungsi di daerah Wae Kelambu, Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang terlebih dahulu ditinjau oleh Presiden sebelum beranjak menuju kawasan Puncak Waringin. Terminal multifungsi tersebut nantinya akan memisahkan aktivitas pariwisata dan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Labuan Bajo. Dengan dibangunnya terminal multifungsi tersebut nantinya Pelabuhan Labuan Bajo akan dikhususkan bagi kapal-kapal wisatawan yang akan bersandar dan berkunjung ke daerah itu.

“Nanti pelabuhan ini (Labuan Bajo) akan bersih dari kontainer-kontainer, ditarik dari sini ke Wae Kelambu tadi. Selesai nanti insyaallah akhir tahun ini,” ujarnya saat meninjau kawasan Puncak Waringin.

Pada Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Labuan Bajo untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata di daerah tersebut. Kala itu, Kepala Negara memastikan akan melakukan penataan total di daerah Labuan Bajo agar menjadi semakin menarik bagi wisatawan. Salah satu penataan tersebut ialah mengenai pelabuhan khusus logistik yang akan dipersiapkan dan dipisahkan dari aktivitas di Pelabuhan Labuan Bajo.

“Ini memang total penataannya. Pelabuhan untuk kontainer akan dipindah ke tempat lain. Di sini hanya untuk penumpang pinisi, yacht, dan cruise,” ujarnya pada 10 Juli 2019 lalu.

Proyek pembangunan terminal multifungsi tersebut disiapkan untuk dapat menampung peti kemas hingga 100.000 TEUs dari sebelumnya 24.000 TEUs di Pelabuhan Labuan Bajo. Terminal tersebut akan dilengkapi dengan sarana penunjang yang lebih lengkap dan besar seperti satu unit gudang dengan luas 1.200 meter persegi yang dapat melayani penyimpanan barang hingga kurang lebih 600.000 ton per tahun dan lain sebagainya.

Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara sekaligus meresmikan Hotel Inaya Bay Komodo. Hotel tersebut secara khusus memang dipersiapkan untuk menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi wisata bersegmen super premium di NTT.

“Saya tidak ingin berpanjang kata, semoga hotel ini bisa memberikan dukungan penuh bagi pariwisata di Labuan Bajo,” ujarnya saat meresmikan.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ini ialah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara, dan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat.