Presiden Minta Optimalisasi Program Tol Laut untuk Tekan Disparitas Harga

Program tol laut yang telah diluncurkan sejak beberapa tahun lalu hendak memastikan kehadiran negara terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan bahan-bahan pokok di sejumlah wilayah. Program tersebut juga bertujuan untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia.

Namun, saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program tol laut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 5 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menilai diperlukan adanya langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan program tersebut.

“Saya ingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga baik itu antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal,” ujarnya.

Kepala Negara memberikan contoh kasus di mana biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya logistik dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, bahkan Shanghai.

Hal itulah yang harus segera disikapi dan dibenahi agar tujuan awal dari program tol laut dapat tercapai. Dalam arahannya di rapat terbatas tersebut, Presiden menekankan sejumlah hal. Pertama, ialah melakukan evaluasi terhadap implementasi program tol laut agar menjadi semakin efisien.

“Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendapatkan laporan mengenai mekanisme pengiriman muatan logistik melalui tol laut yang tingkat okupansinya sering kali tidak seimbang saat melakukan pengiriman dan saat angkutan balik ke daerah asal.

Misalnya, kapal-kapal pengangkut ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki okupansi tinggi saat hendak ke Jakarta (wilayah barat). Namun, kerap tanpa muatan saat kembali ke NTT.

Sebaliknya, kapal-kapal yang mengangkut komoditas lain biasa terisi penuh saat diangkut ke wilayah timur dan memiliki okupansi yang rendah saat kembali ke wilayah barat.

“Ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut. Dari barat ke timur penuh, tapi begitu dari timur ke barat muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tol laut seharusnya dapat dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Saat ini, berdasarkan data yang didapat, kontribusi transportasi laut terhadap keseluruhan produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibanding sektor transportasi darat maupun udara.

“Ini harus segera diperbaiki dan saya minta tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri maupun sentra-sentra ekonomi lokal. Saya juga minta pemerintah daerah dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut ini sehingga memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi lokal,” tandasnya.